Pada Agustus tahun 2020 Indonesia akan memasuki 75 tahun kemerdekaannya. Selama waktu tersebut Indonesia telah menjadi sebuah negara yang sangat besar. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kabupaten/kota yang mencapai lebih dari 500 dan estimasi jumlah penduduknya yang sebesar 285 juta[1].

Dalam usia yang mendekati periode emasnya tersebut Indonesia masih memiliki berbagai PR (re:pekerjaan rumah) yang harus diselesaikan. Sebut saja permasalahan kemiskinan, ketimpangan, ekonomi, ketenagakerjaan dan berbagai masalah lainnya. Karena berbagai kondisi di atas tentu bukan hal yang mudah untuk melaksanakan pemerintahan yang ada di Indonesia.

Salah satu penyebab utama sulitnya menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia adalah ketidaktersediaannya sebuah sinkronisasi data dari berbagai Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang dapat menjadi acuan pengambilan kebijakan. Hal tersebut disebabkan oleh kesadaran akan data yang masih rendah, ketidakpastian hukum atau ego sektoral kementrian/lembaga/pemerintah daerah yang masih tinggi. Oleh karena ketidaktersediaan sinkronisasi data akan mengakibatkan sulitnya pengambilan kebijakan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan sinkronisasi data tersebut.

Untuk menyelesaikan persoalan data tersebut Presiden Joko Widodo pada Agustus 2019 telah mengeluarkan sebuah kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Tujuan dari kebijakan ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : “Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk,”[2].  

Kebijakan Satu Data melibatkan beberapa Kementrian/Lembaga seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik, Badan Infomasi Geospasial, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementrian Keuangan (Kemenkeu), Serta Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).  Kebijakan ini dapat membawa perubahan yang sangat besar jika dapat diterapkan di Indonesia karena selain dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan pemerintah juga dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan data masyarakat seperti kebutuhan di bidang akademisi, bisnis, dan lain sebagainya.

Salah satu lembaga yang telah menerapkan kebijakan tersebut adalah kegiatan Sensus Penduduk yang dilaksanakan oleh  Badan Pusat Statistik (BPS) serta Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Kedua lembaga tersebut berkolaborasi dalam melaksanakan Sensus Penduduk dengan pemanfaatan data registrasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk data dasar Sensus Penduduk Online 2020.[3]

Selain itu hasil dari kebijakan Satu Data ini dapat dilihat dari  dimunculkannya situs data.go.id  sebagai implementasi dari perpres nomor 39 tahun 2019. Situs tersebut dikelola oleh Staf Khusus Kepresidenan dan menyajikan berbagai data lintas kementrian/lembaga. Namun sayangnya data yang dihasilkan oleh situs data.go.id tersebut masih memiliki berbagai kekurangan baik dari segi ketersediaan data maupun dari segi user interface. Hal tersebut karena masih belum lengkap dan belum sinkronnya data yang ditampilkan oleh situs tersebut.

Bila melihat dari kedua contoh penerapan di atas tentu masih jauh dari cita-cita untuk memiliki Satu Data  yang dapat segera dimiliki oleh Indonesia. Namun, bukan berarti hal tersebut mustahil pula. Terwujudnya Satu Data Indonesia tersebut akan dapat tercapai dengan kontribusi dari pemerintah, dalam hal ini adalah Aparatur dengan menguatkan prinsip integritas, sinergi, serta inovasi. Rincian terkait prinsip tersebut dapat dilihat pada penjabaran berikut :

A.    Integritas

Menurut KBBI Integritas memiliki arti mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran;.Sebagai seorang aparatur prinsip integritas sangat penting untuk dimiliki karena harus selalu diaplikasikan dalam kesehariannya.

Salah satu kesulitan dalam penerapan Satu Data Indonesia adalah minimnya literasi masyarakat khususnya sebagaian besar aparatur terkait pentingnya data. Hal ini yang akhirnya membuat sulitnya pengumpulan hinga ketidaksinkronan data-data sektoral.Prinsip integritas yang diharapkan dari aparatur untuk mewujudkan Satu Data Indonesia tadi dapat dimulai dengan meningkatkan mutu atau kualitas dari Sumber Daya Manusia (SDM) kementrian/lembaga/pemerintah daerah.

Peningkatan kualitas SDM tersebut dapat dimulai dari hal yang sederhana seperti peningkatan pengetahuan dan kesadaran terkait pentingnya data, peningkatan soft skill  aparatur yang berkaitan dengan data seperti pengolahan data/statistik, pengarsipan, hingga penggunaan data. Ketika proses peningkatan kualitas tersebut telah berjalan optimal maka akan menimbulkan potensi untuk dapat melaksakanan berbagai inovasi baru dan diberdayakan demi tercapainya Satu Data Indonesia.

B.       Inovatif

Prinsip inovatif dalam aparatur artinya prinsip untuk melaksanakan pembaharuan atau perubahan yang belum ada sebelumnya. Prinsip ini sangat relevan dengan tujuan dari perpres 39 tahun 2019 yang memiliki visi terwujudnya Satu Data Indonesia. Visi tersebut tentu adalah visi baru dan belum pernah ada sebelum nya di Indonesia. Oleh karena belum pernah diterapkan  di Indonesia maka untuk mencapai visi tersebutpun membutuhkan inovasi atau gebrakan yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

Beberapa inovasi yang dapat dilaksanakan oleh aparatur sebagai kontribusi terwujudnya Satu Data Indonesia antara lain : Membuat sistem pengarsipan data yang lebih baik dan dapat diterapkan di tiap-tiap kementrian/lembaga/pemerintah daerah, mengikutsertakan peran big data dalam pengumpulan data, melakukan berbagai riset, studi ilmiah untuk mencari sistem terbaik untuk mewujudkan Satu Data Indonesia. Inovasi-inovasi tersebut dapat terwujud jika kualitas SDM yang ada sudah mumpuni dan memiliki semangat untuk melakukan penelitian atau pembelajaran.

C.     Sinergi

Visi Satu Data Indonesia hanya menjadi sebuah impian apabila tidak dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Pelaksanaan tersebut tentu membutuhkan sebuah sistem yang dapat menampung kontribusi dari pemerintah/aparatur dan masyarakat demi terwujudnya Satu Data Indonesia. Untuk membangun sebuah sistem tersebut maka diperlukan pula kolaborasi atau sinergisitas dari seluruh elemen pemerintahan dalam hal ini kementrian/lembaga/pemerintah daerah dan masyarakat.

 Implementasi dari prinsip sinergi dapat diwujudkan dalam beberapa aplikasi seperti : Membuat tim untuk merencanakan, melaksanakan hingga mengawasi pelaksanaan Satu Data Indonesia, menyamaratakan konsep dan defenisi terkait suatu variabel, melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dari data yang telah dikumpulkan sebelumnya.

Ketiga prinsip dan pengaplikasiannya di atas adalah sedikit dari berbagai kontribusi yang dapat dilaksanakan oleh seorang aparatur untuk mewujudkan Satu Data Indonesia hingga 10 tahun mendatang. Mewujudkan Satu Data Indonesia artinya membantu pemerintah dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan berdaulat.


[1] Statistik, B. P. (2019). Statistik Indonesia 2019.

[3] https://sensus.bps.go.id/ diakses pada 10/06/2020 pada 15.00 WIB.