Beberapa bulan lalu semua tenaga kesehatan mungkin tidak menduga bahwa pekerjaan mereka lakukan saat ini semakin menguras tenaga, pikiran, bahkan nyawa mereka. Kondisi ini sangat tidak terduga, dan tentu saja tidak pernah terpikirkan oleh mereka. Perubahan yang tak terduga ini bahkan berlangsung hanya dalam waktu beberapa bulan, dalam sebuah lini masa yang tidak lama. Kejadian pandemi Covid-19 ini mengubah banyak hal, dari mulai perubahan cara pandang kita terhadap menjaga kesehatan, kestabilan perekonomian yang terganggu, hingga fokus proses penyelenggaraan pemerintahan yang berganti. Pandemi ini mengajarkan satu hal, kita memang tidak pernah siap menghadapinya, tetapi kita mesti tanggap dan sigap menjalani perubahan yang disebabkannya.

Berkaca pada contoh di atas, dalam rentang waktu 10 tahun ke depan, aparatur negara kita mungkin juga harus siap dalam perubahan yang ada. Perubahan yang mungkin bukan hanya terjadi karena perubahan struktural (perangkat organisasi), tetapi juga perubahan kultural (pola pikir dan budaya) dalam pekerjaan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam birokrasi kita, budaya yang dominan adalah top down. Secara organisasi, pemimpin dalam birokrasi kita ditempatkan sebagai seorang patron. Untuk itu, apabila kita mengharapkan perubahan yang lebih efektif, peran pemimpin sangat krusial di dalamnya. Menjadi pemimpin dalam birokrasi kita sangat menantang dalam masa perubahan ini. Terdapat beberapa banyak variabel yang mempengaruhi. Misalnya kesiapan faktor intenal seperti sumber daya manusia dan organisasi, atau faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi, atau tuntutan publik.

Dari segi internal birokrasi, terdapat pergeseran postur sumber daya manusia. Saat ini terdapat kesenjangan generasi pegawai, anatra generasi baby boomers, generasi X, generasi Z, hingga milenial. Belum lagi fakta bahwa birokrasi kita menanggung dosa masa lalu melalui rekrutmen pegawai yang kurang kompetititf. Bukan rahasia jika pada masa dahulu penghasilan sebagai pegawai pemerintah sangat kecil dibandingkan dengan berkarir di sektor swasta atau BUMN. Sehingga akhirnya banyak orang-orang terbaik yang menghindari untuk mengabdi di birokrasi, akibatnya yang masuk ke dunia birokrasi kebanyakan adalah mereka yang tidak diterima di sektor swasta atau BUMN. Sialnya, metode rekrutmen pada masa itu tidak terlalu kompetetitif untuk menyaring pelamar terbaik. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan kondisi saat ini, dimana proses rekrutmen aparatur negara terus berevolusi menjadi lebih baik dan tentu saja semakin kompetetitif. Perbedaan generasi tersebut sangat terasa dalam pelaksanaan pekerjaan. Tantangan untuk 10 tahun kedepan dalam hal ini akan semakin membesar sehubungan dengan rencana perampingan organisasi akan membuat banyaknya jabatan yang dihilangkan. Untuk itu peran pimpinan dalam birokrasi sangat penting untuk menyatukan semua generasi agar dapat bekerja dengan nyaman dan sebaik-baiknya.

Dalam beberapa tahun terakhir kita mengenal istilah era disrupsi, masa dimana kestabilan konvensional terganggu oleh inovasi teknologi yang memberikan perubahan dalam perekonomian. Dalam hal ini, banyak bisnis yang sudah berdiri lama menjadi terusik dengan kehadiran pendatang baru yang berbasis teknologi. Bisnis perhotelan, makanan, hingga transportasi sudah merasakan dampak disrupsi ini. Dalam satu dekade ke depan, birokrasi juga akan mengalami penyesuaian. Transformasi digital akan mempercepat terjadinya penyesuaian ini.

Penyesuaian birokrasi ini sebenarnya dapat mempermudah dan mempercepat pekerjaan aparatur dalam birokrasi. Dukungan teknologi, informasi dan  komunikasi yang handal akan membuat batasan jarak dan waktu menjadi kabur, sehingga aparatur birokrasi dapat bekerja secara fleksibel dari berbagai tempat. Pelaksanaan pekerjaan akan lebih banyak dilakukan secara virtual. Akan tetapi, perubahan ini hanya dapat dilakukan apabila ketersediaan dukungan teknologi informasi dan komunikasi sudah tersedia secara merata dan dapat dimanfaatkan oleh semua masyarakat.

Batasan organisasi secara struktur juga akan terbantu dengan perkembangan digital ini. Ego sektoral yang selama ini menjangkiti birokrasi akan dapat terselesaikan dengan kemudahan teknologi, komunikasi dan informasi. Dampak positif kemudahan ini adalah proses sinergi dan kolaborasi antar instansi yang semakin baik.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah juga bukan tidak mungkin akan dipengaruhi oleh perkeembangan digital yang ada. Hal yang cukup terpengaruh adalah dalam hal formulasi kebijakan, dimana diskusi dan penyusunan rencana kebijakan dapat berjalan lebih komprehensif dengan terbukanya berbagai kesempatan untuk terlibat karena banyaknya informasi yang tersedia. Pada titik ini kualitas kebijakan yang ada dapat ditingkatkan. Selain itu, proses pemantauan implementasi kebijakan juga sangat terpengaruh pada masa 10 tahun mendatang. Setiap koreksi, kritik, dan masukan atas implementasi kebijakan sangat mudah untuk dialamatkan kepada pemerintah. Untuk itu, aparatur birorkasi dituntut untuk cepat tanggap atas berbagai kritik dan masukan tersebut.

Tuntutan publik menjadi hal yang sangat berbeda pada masa 10 tahun yang akan datang. Hal ini sangat bergantung pada tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahaan. Pengalaman yang sudah kita lihat dalam kontes politik tingkat daerah maupun nasional, masyarakat semakin kritis dan memberikan tekanan yang tinggi kepada pejabat publik sejak proses pemilihan dilakukan. Semakin hari tuntutan tersebut juga semakin besar. Hal ini juga tentu saja berpengaruh kepada aparatur birokrasi. Bukan tidak mungkin, dalam satu dasawarsa yang akan datang, tuntutan masyarakat kepada aparatur untuk menjalankan tugasnya dengan baik juga akan semakin tinggi. Hal ini akan mendorong aparatur birokrasi untuk bekerja lebih profesioinal dan sebaik-baiknya dalam melaksanakan tugasnya.

Melalui birokrat yang lebih profesional, pengembangan kompetensi akan menjadi fokus utama dalam pengelolaan aparatur. Hal ini tentu saja sejalan dengan visi pemerintah untuk membentuk birokrasi yang kapabel. Visi tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah menginginkan pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan kemampuan sebaik-baiknya. Untuk itu, aparatur diharapkan memiliki kompetensi yang sangat baik. Melalui aparatur birokrasi yang sangat kompeten dibidangnya, maka organsiasi pemerintah akan berjalan lebih produktif dan tidak kalah dengan organisasi di sektor swasta.

Sehubungan dengan tuntutan publik dan kompetensi yang tinggi, profesi aparatur negara menjadi lebih bergengsi di mata publik. Hal ini karena semakin akuntabel dan terbukanya setiap pelaksanaan pekerjaan pemerintahan. Sehingga standar tinggi yang ditampilkan oleh aparatur dapat memberikan banyak inspirasi kepada masyarakat.

10 tahun adalah masa yang tidak sebentar. Perubahan dalam birokasi memiliki kemungkinan yang cukup besar. Melihat perkembangan lingkungan eksternal birokrasi, ketika perubahan itu tiba, aparatur pemerintahan akan dapat menyesuaikan diri dan memberikan dampak yang lebih baik dibanding masa sekarang. Contoh yang saat ini sedang kita jalani bersama, birokrasi kita dapat menyesuaikan diri dengan baik pada masa pandemi Covid-19. Akan tetapi, membicarakan masa depan terkadang adalah hal yang utopis. Masa depan birokasi adalah hal yang pasti, tetapi kita tidak mengetahuinya. Sebagaimana kutipan Johnny Rich dalam The Human Script, “The future is certain. It is just not known.”.