Banyak istilah yang meminjam kata “setan” untuk menggambarkan sesuatu yang menakutkan, Misalnya tong setan, jalan setan, dan lingkaran setan. Frasa terakhir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keadaan atau masalah yang seolah-olah tidak berujung pangkal, sulit dicari penyelesaiannya. Lingkaran jahat tersebut harus diputus agar tidak membuat masalah tak yang kelihatan tak berujung-pangkal tersebut makin berlarut-larut. Salah satu hal yang sering disebut sebagai lingkaran setan adalah kemiskinan, dan salah satu ide untuk memutus mata rantai itu adalah pendidikan. Nelson Mandela pernah berkata, “Pendidikan adalah senjata terkuat yang bisa Anda gunakan untuk mengubah dunia.” Namun istilah tersebut menggunakan kata “lingkaran” bukan tanpa sebab. Ketika pendidikan dijadikan alternatif solusi, rupanya dalam pendidikan masih ada masalah yang belum terselesaikan, misalnya: akses terhadap pendidikan dasar, kesejahteraan guru, persebaran sekolah, angka putus sekolah, dan lain-lain. Seolah-olah tidak berujung pangkal, bukan? Sama seperti definisi lingkaran setan. Namun, tentu saja masih ada harapan, bahkan dalam istilah lingkaran setan tersebut: ada kata “seolah-olah”. Itu berarti, masalah yang kelihatannya tak terselesaikan dan tak berujung pangkal, memiliki penyelesaian.

Salah satu alasan mengenai tak terselesaikannya berbagai masalah publik baik di tingkat pusat maupun daerah adalah keterbatasan sumber daya, terutama dana. Soal dana, mari kita mengambil contoh dari belanja pemerintah daerah (pemda). Dikutip dari money.kompas.com (18/9/2019), Sri Mulyani menyebutkan bahwa lebih dari 75% APBD habis untuk belanja gaji dan operasional sehingga pembangunan menjadi kurang. Selain itu, Menteri Sri juga menjelaskan bahwa pemda sangat menggantungkan diri kepada pemerintah pusat soal pengadaan infrastruktur, padahal pemda bisa saja mengajukan pinjaman ke PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) yang seratus persen sahamnya dimiliki oleh pemerintah.

Mari sejenak bayangkan, sebuah pemerintahan daerah hanya memiliki ruang fiskal sebesar 25% untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mulai dari penyediaan barang publik hingga menanggulangi kemiskinan (atau pemiskinan). Kita belum berbicara soal bagaimana dana tersebut diprioritaskan dan apakah program kerja yang dilakukan efektif dan efisien. Apakah Anda mulai pusing? Itulah lingkaran setan, masalah tadi seolah-olah tak memiliki ujung pangkal. Tapi tentu saja, karena hanya “seolah-olah”, kita masih bisa mengurai dan menyelesaikannya.

Untuk mulai menguraikan masalah yang tak berujung-pangkal tersebut, mencari ujung dan pangkal bukanlah langkah yang pertama harus dilakukan. Urutan hal yang menurut saya dapat dilakukan adalah: (1) memahami sumber daya yang dimiliki, (2) menemukan masalah yang peru diselesaikan, kemudian (3) memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan. Saya akan mulai menjelaskan langkah pertama dengan studi kasus infrastruktur daerah tadi. Seperti yang dipaparkan sebelumnya, masih banyak pemda yang tidak memahami alternatif sumber pembiayaan infrastruktur, sehingga mereka hanya menggantungkan diri pada pemerintah pusat. Ada kemungkinan pemerintah daerah bukannya tidak mau mengakses pinjaman dari PT SMI, namun mereka tidak memahami soal teknis pembiayaan. Di sinilah pentingnya memahami sumber daya yang dimiliki. Pemerintah memiliki ahli di bidang penganggaran dan pembiayaan di Kementerian Keuangan, namun tidak terkoneksi dengan aparatur negara di pemda, sehingga ada kesenjangan informasi mengenai bagaimana memanfaatkan pembiayaan dari PT SMI. Hal tersebut tentu bisa diatasi apabila aparatur negara di daerah tersebut, baik pusat maupun daerah, berjejaring. Kita sebut saja kumpulan aparatur pusat dan daerah dalam wilayah tersebut sebagai jejaring aparatur negara. Dalam jejaring itu aparatur negara dari Kementerian Keuangan (yang mengetahui seluk beluk penganggaran dan pembiayaan dengan baik) dapat memberikan asistensi soal pembiayaan infrastruktur tadi. Dengan memanfaatkan jejaring aparatur negara ini, pemerintah daerah tak perlu lagi menunggu dan menggantungkan diri pada pemerintah pusat soal infrastruktur (dan hal-hal lainnya).

Jejaring aparatur negara adalah sumber daya yang sangat besar, karena dengan bekerja sama lintas instansi, pemerintah sebagai suatu entitas akan memiliki kekuatan yang besar dalam menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien. Saya membayangkan apabila para aparatur ini dengan berbagai latar belakang pendidikan dan keahlian, berbagai informasi di lapangan yang terverifikasi, berbagai macam pendekatan dalam menyelesaikan masalah, berjejaring dan berdiskusi, banyak hal yang bisa dilakukan. Setelah menyadari sumber daya yang ada, pemerintah dapat mulai melangkah ke tahap kedua yaitu memetakan masalah yang harus diselesaikan, lingkaran setan mana yang akan lebih dulu dihancurkan. Tentu saja, untuk menemukan masalah prioritas, kajian dan partisipasi publik menjadi hal krusial. Pemerintah harus membuat program dan melaksanakan proyek berdasarkan kebutuhan masyarakat, sehingga proses penganggaran serta pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; bukan sekadar yang penting anggaran habis semata.

Setelah menemukan masalah prioritas untuk diselesaikan, pemerintah harus memformulasikan alternatif kebijakan yang dapat dilakukan, memilih kebijakan yang feasible, dan mengimplementasikannya. Selain memformulasikan kebijakan secara mandiri pemerintah dapat bekerja sama dan mendengar masukan dari lembaga pendidikan, pusat studi, maupun lembaga swadaya masyarakat untuk mewujudkan kebijakan yang berkualitas dan tepat sasaran. Seperti yang kita ketahui di masa pandemic COVID-19 banyak institusi yang menerbitkan policy paper (kertas kerja kebijakan) yang turut membantu pemerintah dalam mengevaluasi dan memformulasikan kebijakan. Lagi-lagi, dalam formulasi kebijakan pemerintah juga dapat memanfaatkan jejaring aparatur negara yang terdiri dari ahli-ahli dengan berbagai latar belakang dalam hal formulasi dan implementasu kebijakan

Salah satu keberhasilan dari pemanfaatan jejaring aparatur negara dalam formulasi dan implementasi kebijakan dapat dilihat dari studi kasus ekspor rumput laut di wilayah Maluku. Pada tahun 2020, Pemerintah Provinsi Maluku memiliki program kerja strategis yaitu peningkatan nilai tambah dan hilirisasi industri rumput laut. Pemerintah Maluku melakukan rapat kerja strategis untuk menyukseskan program kerja tersebut, dengan menggandeng Bea Cukai, Balai Perikanan Budidaya Laut, Balai Karantina Ikan, BUMD, Balai Riset dan Standardisasi Industri, Asosiasi Rumput Laut Indonesia, dan berbagai pihak lain. Dengan sinergi antarinstansi dan pemangku kepentingan, upaya pemerintah provinsi akhirnya berhasil melakukan kegiatan ekspor, dan memanfaatkan fasilitas berupa Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil Menengah (KITE-IKM)

Melalui studi kasus tersebut kita melihat potensi yang besar dari jejaring aparatur negara dan kerja sama antarlembaga. Aparatur Muda telah menginisiasi berkumpulnya aparatur lintas instansi. Saya pikir apabila para aparatur negara di berbagai wilayah melakukan hal yang sama, mulai berkomunikasi dan berjejaring, setiap daerah akan memiliki jejaring aparatur negara yang siap menyelesaikan permasalahan di wilayahnya masing-masing. Saya percaya banyak aparatur negara yang siap berkontribusi dan tersebar di berbagai penjuru negeri. Yang dibutuhkan adalah inisiator yang dapat melihat potensi tersebut dan mempersatukannya dalam jejaring aparatur negara, “lingkaran manusia” yang dapat menghancurkan satu-persatu lingkaran setan yang selama ini seolah-olah tak terkalahkan. Apakah Anda bersedia memulainya?