Pemerintah telah menyerahkan dua surat presiden (surpres) beserta rancangan dan naskah akademik omnibus law kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Konsep omnibus law sendiri diartikan penggabungan sejumlah aturan menjadi satu beleid baru, dengan mencabut atau mengamandemen beberapa perundang-undangan sekaligus.

Ada dua rancangan undang-undang (RUU) yang diajukan, yaitu: (1) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian dan (2) Cipta Kerja. Tampaknya, gaung RUU Cipta Kerja lebih menyedot perhatian publik. Isinya menyasar banyak sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak, salah satunya ketenagakerjaan.

Padahal, RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian juga tidak kalah penting. Sedikitnya ada tujuh UU yang terdampak, yaitu: (1) UU Pajak Penghasilan (PPh), (2) UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), (3) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), (4) UU Kepabeanan, (5) UU Cukai, (6) UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta (7) UU Pemerintah Daerah.

Ada lompatan besar yang ingin dicapai dengan adanya RUU ini. Utamanya, peningkatan iklim usaha yang kondusif dan atraktif bagi investor. Bukan tanpa alasan, berdasarkan laporan “Doing Business 2020” World Bank Group, pada tahun 2019 Indonesia berada di peringkat 73 untuk easy of doing business (EoDB) atau kemudahan berusaha. Posisi ini sama seperti tahun sebelumnya, dengan peningkatan skor indeks 67,96 (2018) menjadi 69,6 (2019).

Sementara itu, untuk rangking daya saing global, menurut laporan The Competitiveness Report 2019 yang dikeluarkan oleh World Economy Forum, Indonesia menduduki urutan ke-50 dari 141 negara, dengan skor 64,6 turun sedikit sebesar 0,3 dibandingkan tahun 2018.

Kuncinya tidak lain, optimalisasi daya saing investasi Indonesia. Pemerintah hendak merealisasikannya melalui pelbagai implementasi. Pertama, penurunan tarif PPh Badan. Kedua, penghapusan PPh atas deviden dari dalam negeri. Ketiga, ruang penyesuaian tarif PPh Pasal 26 atas bunga. Terakhir, pembebasan PPh atas penghasilan tertentu (termasuk dividen) dari luar negeri sepanjang diinvestasikan di Indonesia. 

Keempatnya diharapkan mampu menjadi pemicu, di samping fasilitas perpajakan yang pengaturan pemberiannya juga tertuang dalam rancangan beleid ini. Fasilitas tersebut, antara lain: (1) tax holiday, (2) super deduction, (3) PPh untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), (4) PPh untuk surat berharga negara, serta (5) keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah oleh kepala daerah. 

Bukan itu saja, Pemerintah juga mengupayakan kepatuhan wajib pajak dan wajib bayar secara sukarela terdorong. Ketentuan mengenai pengkreditan pajak masukan PPN direlaksasi dan sanksi administrasi perpajakan (pajak, pabean, dan cukai) diatur ulang.

Namun, perlu diingat, omnibus law perpajakan ibarat dua sisi mata uang logam. Pada satu sisi, ini menjadi stimulus penguatan perekonomian. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6 hingga 6,2 persen pada tahun 2024 sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Sementara itu, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang tahun 2019 pertumbuhan ekonomi pada angka 5,02 persen, di tengah ketidakpastian perekonomian global. Belum lagi, dampak ekonomi akibat wabah Virus Corona (2019-nCoV) yang harus diantisipasi oleh Pemerintah lewat upaya ekstra, guna menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pada sisi lainnya, omnibus law perpajakan justru akan memperlebar tax expenditure (belanja perpajakan) yang berimbas kepada realisasi penerimaan perpajakan. Belanja perpajakan didefiniskan sebagai penerimaan perpajakan yang tidak dikumpulkan atau berkurang sebagai akibat adanya ketentuan khusus yang berbeda dari sistem pemajakan secara umum (benchmark tax system) yang menyasar kepada hanya sebagian subjek dan objek pajak dengan persyaratan tertentu. 

Kementerian Keuangan mencatat estimasi belanja perpajakan pada tahun 2018 mencapai Rp221,1 triliun, atau sekitar 1,49 persen dari produk domestik bruto (PDB). Jumlah ini meningkat sebesar 12,35 persen dari belanja perpajakan tahun-tahun sebelumnya. Nilainya untuk tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp196,8 triliun (sekitar 1,45 persen dari PDB) untuk tahun 2017, dan Rp192,6 triliun (sekitar 1,55 persen dari PDB) untuk tahun 2016. (Laporan Belanja Perpajakan 2018)

Pemerintah memitigasi risiko itu dengan perluasan basis pemajakan. Salah satunya lewat pemajakan transaksi elektronik, yang juga menjadi pokok-pokok pengaturan dalam RUU ini. Di antaranya lewat: (1) penunjukan platform atau penyedia layanan sebagai pemungut PPN dan (2) pengenaan pajak, berupa PPh atau pajak pajak transaksi elektronik, kepada subjek pajak luar negeri atas transaksi elektronik di Indonesia.

Transaksi elektronik muncul sebagai dampak disrupsi ekonomi. Perkembangan teknologi menjadikan melesatnya ekonomi digital. Pemajakan atas sektor ini masih menjadi tantangan di tiap negara. Sebagaimana dikutip dari laman Kementerian Keuangan, negara-negara G20 mengupayakan untuk mencapai konsensus global atas sistem pajak internasional terhadap aktivitas ekonomi digital. Ini sejalan dengan rencana aksi the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plan “Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1:2015 Final Report.”

Hadirnya RUU ini paling tidak sebagai instrumen awal pemajakan ekonomi digital, seiring pengaturan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019. Tujuannya untuk menciptakan keadilan iklim berusaha di dalam negeri. Terlebih, sektor ini menjadi shadow economy, sektor yang sulit untuk dipajaki (hard-to-tax sectors).

Hal ini mengingat ekonomi digital atau internet memiliki potensi yang tinggi bagi perekonomian. Perkembangan ekonomi internet sejalan dengan pertumbuhan penetrasi pengguna internet. Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan penetrasi pengguna internet di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 171,17 juta atau 64,8 persen dari 264,16 juta jiwa populasi penduduk Indonesia.

Sementara itu, Laporan e-Conomy SEA 2019, yang merupakan hasil riset bersama Google, Temasek, dan Bain & Company, mencatat pengguna internet di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 152 juta jiwa. Angka ini naik sekitar 65 persen dibandingkan tahun 2015, dengan 92 juta jiwa pengguna internet.

Indonesia berada pada posisi paling tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, seperti: Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Nilai ekonomi internetnya pada tahun 2019 ditaksir mencapai 40 miliar dolar Amerika Serikat. Laju pertumbuhan majemuk tahunan (compound annual growth rate/CAGR)-nya dari 2015 hingga 2019 mencapai 49 persen. Bahkan, pada tahun 2025, angkanya diperkirakan menembus 133 miliar dolar Amerika Serikat. Pemerintah berusaha mengangkap potensi ini.

Dengan begitu, kemungkinan pelebaran belanja perpajakan dapat diminimalkan melalui potensi penerimaan perpajakan ekonomi digital. Harapannya, omnibus law yang digadang-gadang dapat memperluas basis pemajakan dan mendorong peningkatan perekonomian ini bisa segera dilakukan pembahasan dan disahkan menjadi Undang-Undang. Hal ini penting karena bermuara kepada optimalisasi dan pengerek penerimaan perpajakan nasional.

 

 

*) Artikel di atas merupakan pendapat pribadi Penulis dan tidak mewakili kebijakan instansi di mana Penulis bekerja.

27+