“Daripada kita mati dalam rumah begini, kita nekat jualan ke luar”. Itu yang disampaikan Ibu Yernis, salah seorang pedagang kaki lima yang meskipun ingin terhindar dari Covid-19, terpaksa beraktivitas di luar rumah untuk bertahan hidup. Pandemi Covid-19 masih menjadi ancaman serius di tanah air, seiring dengan jumlah kasus baru yang setiap harinya tidak kunjung menurun. Di tengah kerja keras kita untuk menghentikan penyebaran virus, kita juga tidak bisa abai terhadap kesulitan ekonomi yang melanda negeri ini, karena seperti yang Ibu Yernis sampaikan himpitan ekonomi pun bisa jadi urusan hidup dan mati. Terkait hal ini, pemerintah telah meluncurkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang nilainya hampir mencapai Rp 700 triliun. PEN mencerminkan itikad dan komitmen kuat dari pemerintah untuk meringankan beban ekonomi berat yang dipikul masyarakat Indonesia akibat pandemi. Terlepas dari itikad dan komitmen yang sudah ada, implementasi PEN ini dapat terus disempurnakan agar dapat lebih efektif.

Terkait dengan hal ini, Aparatur Muda telah menyelenggarakan Diskusi Nyata 4 yang bertajuk “Merangkul yang Terjepit Akibat Covid: Diskusi Pemulihan Ekonomi di tengah Pandemi”. Pada diskusi tersebut dibahas empat elemen utama dimana PEN dapat disempurnakan.

Elemen pertama menyangkut penyaluran bansos yang dananya mencakup sekitar sepertiga dari seluruh anggaran PEN. Salah satu masalah terbesar bagi distribusi bansos adalah belum optimalnya sinkronisasi data penduduk yang berhak menerima bansos karena melibatkan berbagai lembaga di tingkat pusat juga daerah. Untuk itu, ke depan salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalan pemanfaatan big data. Sebagai ilustrasi, dengan big data maka kita akan dapat memiliki data mengenai setiap UMKM dan kebutuhan yang mereka miliki sehingga bantuan yang diberikan lebih sesuai dengan kebutuhan. Salah satu inovasi kebijakan Pemda yang mampu memanfaatkan teknologi dalam penyempurnaan data adalah aplikasi Pikobar dari Pemprov Jabar. Pikobar diantaranya dapat digunakan untuk memfasilitasi penyaluran bansos bagi warga yang tidak memiliki KTP Jabar tapi berdomisili di Jabar.

Elemen kedua adalah terkait dengan pembiayaan PEN yang menjadi tantangan karena anggaran belanja PEN ini tidaklah sedikit dan jelas akan menambah defisit APBN. Untuk itu pemerintah dapat mempertimbangkan sumber pendanaan alternatif. Perbankan Syariah dapat menjadi salah satu opsi, contohnya dengan mekanisme “qadrul hasan” yang merupakan peminjaman uang tanpa bunga yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pelaku usaha yang membutuhkan modal. Alternatif lainnya yaitu dana CSR dari berbagai perusahaan yang juga dapat disalurkan untuk mendukung pembiayaan berbagai inisiatif PEN. Di samping itu, terdapat pula opsi “blended financing” dimana berbagai sumber dana berbeda dimanfaatkan dalam mendanai program PEN seperti dana dari pemerintah, CSR dan dari lembaga nirlaba.

Elemen ketiga yakni bagaimana pemerintah dapat mengerem laju PHK yang kini merajalela agar angka pengangguran dan kemiskinan dapat dikendalikan. Pemerintah sebetulnya sudah merancang berbagai inisiatif seperti restrukturisasi kredit untuk meringankan pelaku usaha yang terdampak COVID-19 sehingga mereka tidak terdorong untuk mengurangi jumlah pekerja. Ke depan, yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana agar berbagai stimulus ini dapat betul-betul difokuskan ke aspek produksi bukan justru tersedot ke konsumsi belaka. Sebagai contoh, kredit yang difasilitasi untuk direstrukturisasi haruslah yang murni berdimensi produktif bukan konsumtif. Selain itu, perspektif pemerintah belum lama ini yang mengindikasikan untuk mensyaratkan agar perusahaan penerima stimulus pemerintah tidak mem-PHK karyawannya juga layak untuk ditindaklanjuti. Lebih lanjut, dibahas juga kendala yang dapat terjadi apabila Pemerintah mengeluarkan kebijakan stimulus yang memberikan insentif bagi pekerja yang bekerja di suatu bidang profesi atau industri ke bidang profesi atau industri lain yang tidak terdampak oleh COVID-19. Kendala yang dibahas adalah tidak mudah memindahkan pekerjaan dari suatu sektor/industri A ke sektor/industri lainnya. Konsep ini dikenal dengan istilah stickiness of labor. Selain karena adanya mismatch keterampilan, aspek sosial (seperti sudah menetap bersama keluarga di kota/daerah tertentu) mengakibatkan adanya stickiness of labor dimaksud.

Elemen terakhir yakni penciptaan lapangan kerja baru. Berbagai bantuan dalam PEN tidak bisa diberikan selamanya karena keterbatasan anggaran. Untuk itu, selain bantuan sosial, dukungan yang masyarakat benar-benar butuhkan adalah penciptaan pekerjaan yang dapat menunjang kehidupan mereka secara berkesinambungan. Terkait dengan itu, pemerintah dapat mempertimbangkan dua opsi. Pertama adalah memberikan insentif ekstra untuk sektor dengan permintaan tinggi di tengah pandemi agar ada realokasi tenaga kerja dari sektor yang lesu ke yang dinamis. Salah satu contoh sederhananya adalah bagaiman Pemprov Jabar memberikan bansos dalam bentuk masker dengan memberdayakan masyarakat di provinsi Jabar sendiri. Bantuan sosial berupa masker semakin meningkatkan permintaan terhadap masker, yang dapat menjadi stimulus untuk pabrik tekstil dan garmen agar memproduksi masker dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Opsi yang kedua yakni bagaimana pemerintah dapat melaksanakan opsi kebijakan yang tidak konvensional dalam “memaksa” investor untuk tidak hanya menjual produk nya di Indonesia tapi juga turut membuka lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Salah satu contohnya adalah dengan mewajibkan penggunaan komponen lokal (TKDN) dengan kadar tertentu yang dapat mendesak investor untuk masuk dan membuka lapangan kerja  agar mereka tidak kehilangan akses terhadap pasar Indonesia yang sangat besar.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Covid-19 telah menciptakan krisis ekonomi yang sangat berat bagi Indonesia. Namun, di saat yang sama, krisis ini pun memberikan kita kesempatan untuk melakukan “reset” dan mentransformasi ekonomi kita mulai dari pemanfaatan big data sampai ke upaya mendesak investor agar tidak hanya memanfaatkan tapi juga memberdayakan masyarakat di tanah air. Untuk itu, kita perlu terus menyempurnakan PEN agar tidak hanya mampu memberikan obat pereda nyeri sementara namun juga menyehatkan ekonomi nasional di jangka panjang agar masyarakat kita dapat hidup lebih sejahtera dan bermartabat.

0